Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis sehingga ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Buku Kepastian Hukum-Visi Reformasi Sistem Kelembagaan Hukum terdiri atas 7 (tujuh) bagian, antara lain Bagian 1 membahas prolog. Bagian 2 membahas potret penegakan hukum di Indonesia. Bagian 3 membahas penegakan hukum di tengah kerapuhan sistem. Bagian 4 membahas semangat penegakan hukum di era reformasi. Bagian 5 membahas penegakan hukum di abad modern. Bagian 6 membahas sekilas tentang penemuan hukum (rechtsvinding). Bagian 7 membahas budaya sadar hukum.