Hukum dagang dapat diartikan sebagai aturan khusus yang mengatur seputar dunia usaha dan kegiatan berusaha. Aturan pada hukum dagang dibuat berdasarkan aturan hukum yang telah dikodifikasikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang luar kodifikasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau yang disebut dengan Wetboek van koophandel (WVK) yang diberlakukan sejak 1 1 Mei 1848 yang dibagi menjadi dua kitab dan 23 Bab. Di mana di dalam KUHD itu sendiri tercantum bahwasanya implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang isi pokok KUHD Indonesia adalah kitab tentang Dagang Umum yang memuat 10 bab, dan kitab berjudul tentang Hak-Hak dan Kewajiban yang Terbit dari Pelayaran yang memiliki 13 Bab.
Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengulas tentang buku tentang III Perikatan.

Buku Hukum Dagang ini menguraikan tentang serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun aturan hukum di luar kodifikasi. Selain itu, akan dikaji juga beberapa contoh kasus yang terkait dengan hukum dagang. Oleh sebab itu, buku ini dapat dipakai sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Dagang. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.